TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian dengan warga di Mesuji maupun Bima tidak lepas dari keberpihakan polisi yang lebih condong membela korporasi.

Menurut Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, dari investigasi yang dilakukan pihaknya untuk kasus Mesuji dan Bima, korporasi seringkali merampas hak warga setempat yang menimbulkan konflik.

Masyarakat sudah memberikan tanahnya untuk dikelola oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, namun saat diminta balik oleh warga, perusahaan tidak mau memberikan dengan alasan mengganggu investasi.

"Misalnya di Mesuji, setelah 20 tahun berproduksi dengan baik, mulai muncul pamswakarsa. Warga ingin mengambil tanahnya sendiri berdasarkan perjanjian tidak pernah dianggap. Kalau laporan dari warga, tidak ditanggapi polisi," ujar Ridha, Minggu (15/1/2012) di Sekretariat PB PMII, Salemba Jakarta Pusat.

Ridha menuturkan, bila perusahaan yang melapor langsung ditanggapi oleh polisi. Hal ini menunjukkan keberpihakan polisi pada korporasi.

"Dari data kami, perusahaan-perusahaan yang mengambil tanah warga tidak pernah diproses. Tetapi bila sebaliknya langsung diproses. Kekerasa itu sering terjadi karena polisi terlalu kuat berpihak pada perusahaan, hanya karena laporan-laporan yang belum tentu benar," kata Ridha.