Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada 2012 dalam upaya menggairahkan sektor riil atau peningkatan investasi.
Dokumen Lampiran Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012 yang diperoleh di Jakarta, Jumat, menyebutkan, peningkatan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur juga ditujukan untuk meminimalkan potensi risiko dan hambatan infrastruktur dalam proses distribusi pasokan bahan pangan nasional.
Pemerintah juga akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam skema public private partnership (PPP) guna mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.
Perbaikan infrastruktur dan pembukaan akses transportasi terus dilakukan untuk menggairahkan sektor riil, di samping mengurangi dampak gangguan distribusi barang di seluruh Indonesia.
Pemerintah akan mewujudkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan melanjutkan pembangunan terminal di sejumlah daerah, pengadaan bus perintis, pengadaan kapal untuk angkutan sungai danau dan penyeberangan, pembangunan pelabuhan dan fasilitasnya, pengadaan kapal perintis, pembangunan bandara dan fasilitasnya untuk penerbangan perintis, pemberian subsidi untuk angkutan perintis laut dan udara, serta revitalisasi perkeretaapian.
Terkait upaya pembangunan infrastruktur transportasi, selama 2005 - 2010, realisasi anggaran pada subfungsi transportasi meningkat dari Rp9,1 triliun pada 2005 menjadi Rp31,1 triliun pada 2010.
Pada 2011, alokasi anggaran subfungsi transportasi mencapai Rp47,0 triliun. Alokasi anggaran subfungsi transportasi tersebut digunakan untuk membiayai beberapa program/kegiatan seperti penyelenggaraan jalan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, dan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat.
Sasaran yang diharapkan dari alokasi anggaran itu antara lain peningkatan kondisi mantap jalan nasional, penurunan waktu tempuh antar pusat kegiatan nasional, bertambahnya kapasitas jalan lajur pada jalan nasional, terbangunnya jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan pulau terdepan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sasaran lainnya adalah menurunnya tingkat kecelakaan transportasi, terbangunnya pelabuhan dan bandara yang ramah lingkungan, terbangunnya transportasi umum massal berbasis bus di perkotaan.
Pada 2012, pemerintah akan melanjutkan kebijakan dan program tersebut dalam rangka memperlancar jalur distribusi, peningkatan daya saing dan investasi serta peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, serta berkurangnya pengangguran dan kemiskinan.