REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan. Namun, lembaga tinggi Negara itu kian menampakkan sisi negatifnya di tengah harapan masyarakat. Mulai dari kasus korupsi yang dilakukan anggota dewan hingga rencana pembangunan gedung.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, citra buruk yang melanda DPR disebabkan karena orang yang terdapat di dalamnya bukan merupakan cerminan poltik. Hal ini, sambung Mustafa, anggota dewan lebih banyak dihuni oleh orang yang bukan merupakan hasil kaderisasi politik, sehingga menghasilkan kebijakan yang berbeda dengan keinginan masyarakat. "Partai Politik kehilangan identitas karenanya," ungkap Mustafa.

Lebih lanjut Mustafa menjelaskan, hal ini dikarenakan Anggota DPR banyak dihuni para pengusaha, putra pejabat yang naik karena kuasa orang tuanya. "Mereka ini bukan hasil dari pengkaderan politik," katanya menegaskan.

"Ketika pengusaha menjabat, mereka akan selalu berorientasi pada nilai-nilai bisnis. Mereka biasanya lebih memilih usahnya ketimbang tugasnya," tutur Mustafa. Tak hanya hal tersebut, sambungnya, Anggota Dewan saat ini banyak juga ditempati oleh para artis. Hal ini, terangnya, membuat kebijakan yang mereka hasilkan tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sehingga, sambung Mustafa, loyalitas para anggota dewan itu menjadi dipertanyakan. Contoh Mustafa, selain menjadi anggota dewan, mereka juga tetap melaksanakan kegiatan sebagai profesi awalnya. 'Anggota Dewan yang awalnya artis, tetap melakukan shooting untuk pembuatan film," tandasnya.

Menurut Mustafa, Parpol saat ini menjadikan mereka sebagai kendaraan politik saja tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Kedepan, sambungnya, Parpol harus memberikan pendidikan politik kepada kadernya. "Sebelum mereka menjabat menjadi anggota dewan, mereka harus diberikan pendidikan politik terlebih dahulu," ujar Mustafa.